Temu Vendor Nasional: ERA MEA

 0

Temu Vendor Nasional Alat Telekomunikasi 2016
Temu vendor Nasional Alat dan Perangkat Telekomunikasi sudah menjadi agenda tahunan DItjen SDPPI. Pada agenda tahun ini mereka mengusung tema:

” Penyesuaian Regulasi Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Dalam Rangka Peningkatan Sektor Telekomunikasi di ERA MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)”

Hampir setiap tahun saya jarang absen, selalu mengikuti agenda tahunan temu vendor Nasional semacam ini.

Karena bidang usaha saya terkait dengan regulasi dan sertifikasi alat telekomunikasi, jadi saya selalu mendapatkan undangan (invitation) dari Ditjen SDPPI KOMINFO untuk menghadiri acara ini.

Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh jika kita rutin mengikuti agenda tahunan dari Ditjen SDPPI ini, dengan menghadiri acara temu vendor nasional bisa menambah wawasan kita.

Kita bisa mengetahui situasi national tentang perkembangan industri telekomunikasi nasional, selain itu kita jadi lebih paham tentang perkembangan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

Hal ini menjadi lebih penting jika ruang lingkup kita terkait dengan regulasi (standardisasi) dan sertifikasi produk telekomunikasi.

Sesi materi dalam acara Temu Vendor Nasional 2016

# Peningkatan Daya saing Industri Perangkat Telematika Lokal dalam MEA
# Strategi Regulasi Telekomunikasi Indonesia di ERA MEA
# Penyesuaian Regulasi Standardisasi PPI
# Kesiapan Balai Uji dalam Penyesuaian Regulasi Standardisasi PPI
# Kesiapan Industri alat dan perangkat telekomunikasi dalam regulasi standardisasi PPI

Dasi beberapa sesi materi tersebut di atas, banyak audience yang fokus dalam sesi kesiapan Balai Uji dalam Penyesuaian Regulasi Standardisasi PPI.

Hampir semua sesi tanya jawab mengarah ke lembaga sertifikasi dan Balai Besar Pengujian perangkat telekomunikasi. Keluhan vendor tetang mahalnya biaya sertifikasi alat telekomunikasi menjadi urutan pertama dalam sesi tanya jawab ini.

Perubahan atas biaya sertifikasi untuk proses evalusi dokumen sebesar Rp. 50.000.000,- per model/tipe dikeluhkan oleh beberapa audience yang hadir.

Namun demikian besarnya biaya sertifikasi (proses evaluasi dokumen) tersebut memang sudah diatur oleh regulasi yang tentunya dalam perumusannya sudah melalui pertimbangan pertimbangan panjang dan dihadiri oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas di bidangnya masing-masing.

Sehingga biaya sertifikasi tidak akan bisa dirubah selama regulasi tentang biaya sertifikasi tersebut masih berlaku di Indonesia.

Harapannya, semoga dengan mahalnya biaya sertifikasi alat / perangkat telekomunikasi, lembaga sertifikasi dan laboratorium uji bisa meningkatkan pelayannya di masa yang akan datang….semoga… 🙂

Leave a Reply